Pekerja perikanan menghadapi risiko yang besar terkait kehidupan dan mata pencahariannya. Perubahan iklim dan penangkapan ikan yang berlebihan membuat para pekerja perikanan terpaksa melaut untuk jarak dan jangka waktu yang lebih panjang, melampaui kapasitas kapal mereka. Sehingga, para pekerja perikanan menerapkan strategi baru untuk berorganisasi, membangun kekuatan, dan mempertahankan hak-hak mereka.

Makalah ini menyajikan pelajaran dari pengorganisasian pekerja perikanan di berbagai sektor. Makalah ini sejalan dengan Konvensi 188 (C 188) Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Pekerjaan di Bidang Perikanan, yang mendefinisikan pekerja perikanan sebagai pihak yang bekerja di bidang penangkapan ikan laut, mulai dari pekerja perikanan tradisional hingga AKP migran atau Awak Kapal Perikanan di Kapal Perikanan Laut Lepas (Distant Water Fleet, DWF). Penelitian ini meninjau tren pengorganisasian di enam negara dan mengidentifikasi tantangan dan faktor umum yang berkontribusi terhadap pengorganisasian pekerja perikanan. Di keenam negara tersebut—Ekuador, Ghana, Indonesia, Meksiko, Taiwan, dan Thailand—beragam inisiatif pengorganisasian bermunculan.

Penelitian ini mempertimbangkan berbagai dinamika yang memengaruhi pengorganisasian pekerja perikanan dan kemampuan mereka untuk mengakses informasi, mencari solusi, dan memengaruhi hasil kebijakan. Penelitian ini mengumpulkan berbagai wawasan lewat wawancara dengan pelaku dan pakar perikanan lainnya. Temuan penelitian ini menyoroti area-area yang memerlukan lebih banyak perbaikan, serta strategi untuk membangun organisasi pekerja perikanan yang lebih kuat dan lebih berpengaruh. Studi ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi para advokat internasional dan nasional terkait hak-hak pekerja perikanan dan keadilan lingkungan. Temuan penelitian ini meliputi:

• Terdapat semakin banyak serikat pekerja dan organisasi pekerja yang terbentuk selama sepuluh tahun terakhir, yang sedang membangun momentum tetapi membutuhkan kohesi yang lebih besar. Banyak yang masih perlu diperkuat, yakni struktur internal, menambah keanggotaan, dan keselarasan dengan organisasi sejawat dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah dan pengusaha.
• Kurangnya koherensi kebijakan menimbulkan tantangan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan. Oleh sebab itu, Kementerian Tenaga Kerja, Laut dan Perikanan, serta Transportasi/Perhubungan masih harus berusaha lebih kerasuntuk berkoordinasi. Kegagalan untuk memperbaiki disfungsi ini menambah ketidakpercayaan pekerja perikanan terhadap pemerintah, serta di lain pihak, menyuburkan penentangan terhadap usaha-usaha pengorganisasian pekerja perikanan.
• Adanya sumber daya tambahan membawa pada perubahan yang signifikan. Sumber daya tambahan memungkinkan adanya inkubasi pengorganisasian di sektor-sektor yang sebelumnya tidak terorganisasi, khususnya dalam konteks dimana perusahaan membayar konsultan serta memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membantu. Dengan demikian, suara pekerja dapat “didengar” dengan baik. Namun, sumber daya tersebut juga dapat menciptakan perpecahan di antara organisasi berbasis anggota dan harus dikelola dengan hati-hati.
• Para pengorganisir pekerja perikanan mungkin harus berjuang keras untuk mendapatkan manfaat dari kampanye internasional, menavigasi politik nasional, mengajukan solusi dengan pemerintah daerah, dan berunding dengan pengusaha. Aliansi internasional perlu membangun kampanye berdasarkan prioritas dari organisasi pekerja perikanan.