English Version: Movement-building for Accountability: Learning from Indonesian Women’s Organizing

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah organisasi asal Indonesia yang bekerja di akar rumput yang menjalankan visi pemberdayaan dan partisipasi perempuan untuk perubahan sosial. Sejak tahun 2001, PEKKA telah menyoal eksklusi sosial yang mengakar di masyarakat melalui pendidikan populer, pengembangan kepemimpinan yang intensif dan akuntabilitas sosial serta advokasi kebijakan. Ribuan perempuan marjinal telah melawan stigma dan terlibat dalam ruang publik dengan ikut serta dalam kehidupan politik dan aksi bersama yang berkelanjutan. Penekanan pada suara akar rumput yang mandiri ini mulai diwujudkan dengan pembentukan 2.559 koperasi tingkat desa dan seterusnya meningkat hingga ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional (PEKKA, 2017).   Kombinasi kegiatan advokasi nasional PEKKA dengan pengorganisasian akar rumput dan kekuatan penyeimbang telah mempengaruhi program sosial tingkat nasional dan memperluas akses perempuan terhadap sistem hukum. Meningkatnya akses terhadap sejumlah lembaga pengadilan memungkinan perempuan untuk memperoleh dokumen hukum dari status kewarganegaraan mereka. Hal ini menjadikan perempuan dapat meresmikan sebuah pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan hukum Islam dan mencatatkan kasus perceraian yang memungkinkan mereka untuk diakui sebagai kepala keluarga. Pengalaman dalam memperoleh dokumen hukum dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mendapatkan akte kelahiran untuk anak-anak mereka, sehingga menjamin kesempatan dan akses terhadap layanan-layanan sosial, termasuk pendidikan, bagi generasi berikutnya.   PEKKA terlibat dalam membangun kemitraan lintas sektor dengan pemerintah lokal, otoritas keagamaan, pengambil kebijakan nasional dan lembaga pembangunan internasional. Hal ini menciptakan kesempatan dan legitimasi secara politik yang dibutuhkan untuk mengarahkan budaya yang kompleks dan dinamika politik serta melawan kekuatan yang menentang akuntabilitas dan pelibatan sosial.   Anggota komunitas PEKKA mengangkat isu tentang akuntabilitas sosial, akses pemantauan terhadap layanan-layanan sosial dan penyelesaian berbagai masalah melalui kerjasama dengan para pemegang otoritas-meskipun tidak menggunakan istilah tersebut. Apa yang membuat pendekatan yang dilakukan PEKKA terhadap akuntabilitas sosial menjadi pembeda adalah penekanan mereka dalam membangun dasar sebuah basis sosial yang luas dan mandiri untuk mengangkat pendapat perempuan akar rumput, dikombinasikan dengan pendekatan berbagai level dalam advokasi. PEKKA begitu mempertimbangkan hal ini dengan melibatkan para pemegang otoritas mulai dari tingkat desa, nasional dan internasional.   Upaya panjang PEKKA untuk membangun sebuah basis organisasi yang luas dengan lebih dari 31.447 anggota telah memunculkan konsep ulang dan baru dari bahasa, analisis dan ide-ide strategis dalam hal transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (TPA).   Pelajaran utama dari strategi-strategi akuntabilitas dari PEKKA, adalah sebagai berikut:  

1. Menunjukkan dasar kelembagaan dan sebab budaya dari eksklusi sosial untuk menciptakan ruang dan kepercayaan diri yang dibutuhkan bagi perempuan guna menyuarakan pendapat mereka dan melakukan aksi bersama.
2. Memanfaatkan pemberdayaan ekonomi untuk membangun fondasi sosial guna mewujudkan suara yang mandiri dan keterlibatan dalam kewarganegaraan.
3. Membangun kekuatan penyeimbang melalui aksi strategis dalam meningkatkan suara anggota, keterampilan kepemimpinan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kegiatan.
4. Menghadirkan sejumlah bukti kepada khalayak yang lebih luas guna memajukan strategi-strategi advokasi dan dampak maksimalnya.
5. Membina aliansi dan hubungan di luar maupun di dalam pemerintahan pada berbagai level untuk memperluas dampak dan perlawanan terhadap penentangnya.